Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memutuskan untuk memangkas alokasi anggaran dana bergulir bagi masyarakat untuk tahun anggaran 2026. Langkah efisiensi ini diambil lantaran dana yang telah ditempatkan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) masih mengendap dalam jumlah besar dan belum terserap secara optimal oleh masyarakat. Dari rencana awal sebesar Rp4 miliar, Pemkot Semarang kini hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk program tersebut.
Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran
Keputusan pemangkasan anggaran ini didasari oleh evaluasi mendalam terhadap kinerja penyaluran dana bergulir pada tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya dana yang masih tersimpan di bank mitra menunjukkan bahwa program ini belum berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah ketatnya persyaratan administratif yang ditetapkan oleh lembaga perbankan penyalur. Bagi sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memenuhi persyaratan perbankan formal atau bankable sering kali menjadi tantangan yang sulit dipenuhi.
Selain kendala administratif, kurangnya sosialisasi yang masif dan merata kepada masyarakat juga ditengarai menjadi penyebab utama minimnya pengajuan pinjaman. Banyak pelaku usaha kecil di sudut-sudut Kota Semarang yang belum mengetahui keberadaan program pinjaman dengan bunga rendah ini. Akibatnya, modal usaha yang seharusnya dapat membantu menggerakkan roda perekonomian kelas bawah justru mengendap di rekening bank tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, lembaga perbankan seperti Bank Jateng dan BKK juga dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian guna menghindari risiko kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL). Dilema antara mempermudah akses permodalan bagi masyarakat miskin dan menjaga kesehatan keuangan bank ini sering kali membuat proses verifikasi dan penyaluran dana menjadi sangat lambat dan selektif.
Dampak Pemangkasan dan Kondisi Keuangan Daerah
Pemangkasan anggaran hingga Rp3 miliar ini tentu memicu berbagai tanggapan dari kalangan pengamat ekonomi dan pelaku usaha. Namun, Pemkot Semarang menegaskan bahwa langkah ini tidak akan menghentikan program bantuan permodalan bagi masyarakat. Dana bergulir yang saat ini masih mengendap di Bank Jateng dan BKK dinilai masih sangat mencukupi untuk melayani permintaan pinjaman dari masyarakat sepanjang tahun berjalan. Dengan demikian, pemangkasan anggaran murni dilakukan untuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak ada dana yang tidak produktif.
Sisa anggaran sebesar Rp3 miliar yang dipangkas tersebut nantinya dapat dialihkan untuk mendanai program-program prioritas lainnya yang lebih mendesak. Sektor-sektor seperti perbaikan infrastruktur perkotaan, penanganan banjir, peningkatan mutu pendidikan, serta layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu menjadi beberapa opsi sektor yang membutuhkan dukungan dana segar. Dengan pengalihan ini, pemanfaatan APBD Kota Semarang diharapkan dapat menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung yang lebih luas bagi seluruh warga kota.
Meskipun alokasi anggaran baru diperkecil, Pemkot Semarang tetap berkomitmen untuk mengawasi jalannya program ini. Pemerintah daerah berharap agar bank penyalur dapat lebih aktif dalam menjemput bola dan mempermudah skema pengajuan pinjaman tanpa mengabaikan aspek keamanan perbankan. Sinergi yang baik antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan agar dana bergulir ini benar-benar dapat menjadi stimulus ekonomi yang efektif.
Langkah Strategis Optimalisasi Dana Bergulir ke Depan
Untuk memastikan sisa dana yang ada di bank dapat terserap dengan baik, Pemkot Semarang perlu merumuskan strategi baru yang lebih adaptif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan digitalisasi sistem pengajuan pinjaman. Melalui platform digital yang terintegrasi, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman dengan lebih mudah, cepat, dan transparan tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit-belit.
Selain itu, pendampingan secara berkala terhadap para pelaku usaha mikro juga harus ditingkatkan. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada bagaimana cara mendapatkan modal, tetapi juga bagaimana mengelola keuangan usaha dengan baik agar mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dengan pembinaan yang tepat, tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku UMKM akan meningkat, sehingga proses penyaluran dana bergulir dapat berjalan lebih lancar dan risiko kredit macet dapat ditekan seminimal mungkin.
Pada akhirnya, kebijakan pemangkasan anggaran dana bergulir menjadi Rp1 miliar untuk tahun 2026 ini harus dijadikan momentum evaluasi total bagi seluruh pihak terkait. Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan dari seberapa efektif dan efisien dana tersebut tersalurkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
