Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk menyeimbangkan penataan alokasi belanja dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Langkah rasionalisasi belanja ini dinilai sangat krusial agar pengeluaran pemerintah daerah benar-benar disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan pendapatan daerah yang terealisasi.
Pentingnya Rasionalisasi Anggaran Daerah
Langkah penyesuaian postur anggaran menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal daerah. Dalam penyusunan serta penyesuaian Perubahan APBD, penetapan alokasi belanja tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi optimis semata, melainkan harus memperhitungkan potensi pendapatan yang realistis. DPRD Kota Semarang mengingatkan bahwa memaksakan target belanja yang melebihi proyeksi penerimaan berisiko memicu defisit anggaran yang berpotensi membebani keuangan daerah pada masa mendatang.
Proses rasionalisasi anggaran ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemkot Semarang diminta untuk melakukan penyisiran ulang terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendesak atau kurang memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas. Penghematan dapat diarahkan pada pos-pos belanja operasional, kegiatan seremonial, hingga perjalanan dinas yang dapat diefisiensikan tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.
Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah ini penting ditegakkan agar seluruh kewajiban pemerintah daerah tetap terbayar secara tepat waktu. Dengan menyelaraskan pengeluaran terhadap kemampuan finansial daerah, Pemerintah Kota Semarang dapat memastikan keberlanjutan program pembangunan secara terukur dan bertanggung jawab.
Menjaga Keseimbangan Pendapatan dan Belanja
Kapasitas fiskal Kota Semarang sangat bergantung pada akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sektor pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi tumpuan utama penerimaan mandiri. Namun, dinamika perekonomian global maupun nasional sering kali memengaruhi capaian target penerimaan tersebut, sehingga fleksibilitas dan ketepatan perhitungan anggaran menjadi kunci utama.
Dalam fungsi pengawasannya, DPRD Kota Semarang melalui Badan Anggaran (Banggar) berkolaborasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji secara mendalam setiap digit angka dalam rancangan perubahan anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikannya tetap berada dalam batas aman dan tidak memicu ketimpangan struktural antara pendapatan dan belanja. Pengawasan ketat ini dilakukan demi menjaga kestabilan kas daerah sepanjang tahun berjalan.
Selain melakukan pengetatan belanja, upaya meningkatkan koordinasi dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah juga terus dilakukan. Pemkot Semarang diharapkan mampu berinovasi dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis digitalisasi guna meminimalisasi kebocoran serta meningkatkan kepatuhan para wajib pajak di wilayah Kota Semarang.
Fokus Prioritas Pembangunan Kota Semarang
Meskipun terdapat penyesuaian dan rasionalisasi pada sejumlah pos anggaran, program prioritas yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak harus tetap mendapatkan porsi penganggaran yang memadai. Sektor-sektor vital seperti penanganan banjir dan rob, perbaikan infrastruktur pemukiman, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan ekstrem harus menjadi fokus utama yang tidak boleh diabaikan.
Pemkot Semarang diharapkan mampu menerapkan skala prioritas yang tajam sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD memberikan nilai tambah maksimal (value for money) bagi kesejahteraan warga Kota Semarang. Efisiensi yang dihasilkan dari penataan belanja seremonial dan operasional hendaknya dialokasikan kembali untuk memperkuat program-program kerakyatan yang berdampak langsung pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026 diharapkan terus ditingkatkan. Kedisiplinan seluruh jajaran birokrasi dalam menjalankan anggaran sesuai perencanaan akan menjadi kunci utama agar target-target pembangunan Kota Semarang dapat tercapai secara optimal tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah.
