Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal mengambil langkah tegas dalam mengantisipasi maraknya peredaran obat-obatan keras ilegal, khususnya Tramadol, yang kian meresahkan masyarakat. Wakil Bupati Tegal, Ahmad Kholid, secara resmi membuka acara Advokasi Terpadu Lintas Sektor Penguatan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Ruang Rapat Bupati Tegal pada Selasa (15/9/2026). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi guna menekan angka penyalahgunaan obat di wilayah tersebut.
Ancaman Nyata Penyalahgunaan Tramadol di Masyarakat
Tramadol sebenarnya merupakan obat analgesik opioid yang berfungsi untuk meredakan rasa sakit tingkat sedang hingga berat, seperti nyeri pascaoperasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan obat ini telah bergeser secara ilegal menjadi zat penenang yang disalahgunakan oleh kalangan remaja dan dewasa muda. Harganya yang relatif murah dan efek halusinasi serta ketenangan semu yang ditimbulkannya membuat Tramadol menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar gelap.
Penyalahgunaan obat keras tanpa pengawasan medis ini membawa dampak buruk yang sangat masif bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya. Secara fisik, konsumsi Tramadol secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan organ dalam, kecanduan akut, hingga risiko overdosis yang berujung pada kematian. Sementara dari sisi sosial, ketergantungan obat ini sering kali memicu tindakan kriminal, tawuran antar-pelajar, dan penurunan produktivitas generasi muda di Kabupaten Tegal.
Kondisi ini menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam melihat masa depan generasi muda terancam oleh peredaran obat ilegal yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan agresif menjadi agenda mendesak yang harus segera direalisasikan demi menyelamatkan masa depan daerah.
Sinergi Lintas Sektor untuk Pengawasan Lebih Ketat
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan komitmen bersama dan koordinasi yang solid antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam memutus rantai peredaran Tramadol ilegal.
Ahmad Kholid mendorong agar seluruh pihak terkait melakukan pengawasan yang lebih aktif dan berani di lapangan. Hal ini mencakup pemeriksaan rutin terhadap apotek, toko obat, hingga warung-warung kelontong yang dicurigai menjual obat keras daftar G tanpa izin resmi. Penertiban ini harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera bagi para pelaku usaha nakal yang mengorbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan pribadi.
Selain pengawasan fisik, penguatan regulasi dan sanksi administratif juga perlu dipertegas. Apotek atau toko obat yang terbukti melanggar aturan dengan menjual Tramadol tanpa resep dokter harus dijatuhi sanksi berat, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana. Dengan demikian, celah peredaran obat keras ini dapat dipersempit secara signifikan melalui penegakan hukum yang konsisten.
Langkah Preventif dan Edukasi Berkelanjutan
Selain tindakan represif berupa razia dan penegakan hukum, Pemkab Tegal juga berfokus pada upaya preventif melalui edukasi publik. Masyarakat, khususnya para orang tua dan guru di sekolah, harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obatan seperti Tramadol. Deteksi dini terhadap perubahan perilaku anak menjadi langkah awal yang sangat krusial untuk mencegah ketergantungan obat sejak dini.
Program sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas kepemudaan akan terus digalakkan secara masif. Melalui kampanye kreatif dan edukatif, diharapkan para remaja dapat memahami risiko fatal dari penyalahgunaan obat keras dan mampu menolak ajakan untuk mengonsumsinya. Peran aktif lingkungan keluarga juga sangat menentukan dalam membentuk karakter anak yang tangguh dan terhindar dari pengaruh negatif lingkungan luar.
Dengan adanya koordinasi yang lebih kuat melalui forum advokasi terpadu ini, Pemkab Tegal optimistis dapat menekan peredaran Tramadol dan obat ilegal lainnya. Komitmen bersama ini diharapkan tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan diimplementasikan dalam aksi nyata di lapangan demi mewujudkan Kabupaten Tegal yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
