Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Kabupaten Demak terus melangkah dalam pelaksanaan program normalisasi Sungai Tuntang Lama di wilayah Kecamatan Bonang. Langkah penertiban dan pembongkaran bangunan di sepanjang bantaran sungai ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalisasi risiko bencana banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas warga. Meski pembersihan bantaran terus berjalan menggunakan alat berat, perhatian masyarakat tertuju pada adanya sekitar 20 unit bangunan bersertifikat hak milik yang berdiri di jalur proyek tersebut namun belum dilakukan pembongkaran.
Pertimbangan Hukum dan Verifikasi Kepemilikan Lahan
Dinputaru Kabupaten Demak memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum dibongkarnya belasan hingga puluhan bangunan bersertifikat di jalur normalisasi Sungai Tuntang Lama. Pemerintah daerah menekankan bahwa penanganan terhadap lahan atau bangunan yang memiliki sertifikat kepemilikan sah memerlukan prosedur hukum dan tahapan administrasi yang berbeda dibandingkan dengan bangunan tanpa alas hak resmi. Proses identifikasi, pengukuran ulang, serta koordinasi lintas instansi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
Dalam mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kepemilikan dokumen resmi seperti Sertifikat Hak Milik memberikan hak keperdataan kepada warga yang wajib dihormati oleh negara. Oleh karena itu, langkah eksekusi atau pembongkaran tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya proses penilaian ganti rugi, musyawarah, atau skema ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan bangunan bersertifikat ini memerlukan ketelitian ekstra agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi sembari memastikan proyek strategis pengendalian banjir tetap berjalan sesuai target.
Langkah kehati-hatian ini juga diambil untuk memastikan bahwa penetapan batas Garis Sempadan Sungai berdiri di atas pijakan hukum yang kuat. Banyak kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa batas sempadan sungai mengalami perubahan seiring terjadinya erosi, pergeseran aliran air, atau perubahan tata ruang selama berdekade-dekade. Verifikasi faktual di lapangan menjadi kunci untuk menentukan apakah sertifikat yang dipegang warga terbit sebelum atau sesudah penetapan fungsi kawasan sungai, sehingga solusi yang ditawarkan dapat berkeadilan bagi semua pihak.
Urgennya Normalisasi Sungai Tuntang Lama
Normalisasi Sungai Tuntang Lama merupakan agenda prioritas yang sangat mendesak bagi Kabupaten Demak, khususnya wilayah Kecamatan Bonang dan sekitarnya. Selama bertahun-tahun, tingkat sedimentasi atau pendangkalan yang parah serta penyempitan alur sungai akibat maraknya bangunan di bantaran telah menurunkan kapasitas tampung air secara drastis. Ketika curah hujan tinggi melanda wilayah hulu maupun lokal, sungai tidak lagi mampu menampung debit air yang meluap, sehingga menggenangi kawasan pemukiman warga, fasilitas umum, hingga ratusan hektar lahan pertanian produktif.
Dampak dari banjir yang berulang ini amat dirasakan oleh sektor perekonomian lokal. Sektor pertanian sering kali mengalami gagal panen akibat terendam air banjir dalam waktu yang lama, sementara akses transportasi masyarakat terganggu yang memicu kelumpuhan aktivitas ekonomi harian. Selain ancaman banjir luapan air hujan, kawasan pesisir Demak juga dihadapkan pada ancaman banjir rob atau luapan air laut. Oleh sebab itu, pembenahan sistem drainase makro melalui normalisasi Sungai Tuntang Lama menjadi benteng pertahanan utama dalam mengalirkan air menuju muara secara optimal tanpa menyisakan genangan parah di daratan.
Pengerjaan fisik normalisasi mencakup pengerukan lumpur sedimentasi, pelebaran alur sungai, penataan tanggul, serta pembersihan hambatan fisik di sepanjang aliran. Penggunaan alat berat di lapangan difokuskan pada titik-titik krisis yang mengalami penyempitan paling parah. Dengan melebarkan kembali alur sungai ke ukuran idealnya, laju aliran air dapat dipercepat menuju laut, sehingga risiko limpasan air ke pemukiman penduduk saat musim penghujan tiba dapat ditekan sejauh mungkin.
Tantangan Penataan Ruang dan Harapan Masyarakat
Upaya menata kembali kawasan bantaran sungai di Kabupaten Demak tidak lepas dari tantangan kompleksitas sosial dan penataan ruang masa lalu. Pertumbuhan pemukiman yang pesat selama beberapa dekade terakhir sering kali tidak diimbangi dengan pengawasan tata ruang yang ketat di kawasan rawan bencana. Akibatnya, area sempadan sungai yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air dan jalur hijau perlahan beralih fungsi menjadi kawasan hunian padat. Penertiban yang saat ini berjalan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan fungsi ekologis dan hidrologis sungai secara bertahap.
Di sisi lain, masyarakat berharap koordinasi antara Dinputaru Demak, BBWS Pemali Juana, dan pemerintah desa dapat terus terjalin secara transparan dan inklusif. Penjelasan yang terang benderang mengenai status bangunan bersertifikat sangat penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi dan rasa ketidakadilan di tengah warga yang bangunan non-sertifikatnya telah ditertibkan. Kejelasan mengenai skema ganti rugi atau relokasi bagi pemilik lahan bersertifikat menjadi hal yang paling ditunggu agar pengerjaan fisik normalisasi tidak mengalami hambatan berkepanjangan.
Ke depan, keberhasilan program normalisasi Sungai Tuntang Lama tidak hanya ditentukan oleh selesainya pengerukan dan penertiban bangunan, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian sungai. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperketat pengawasan izin mendirikan bangunan di sekitar jalur sempadan serta mengedukasi masyarakat agar tidak kembali mendirikan struktur di area terlarang. Dengan bersatunya komitmen antara pemerintah dan warga, ancaman bencana banjir tahunan di Kabupaten Demak diharapkan dapat teratasi secara permanen demi kenyamanan dan keselamatan seluruh masyarakat.
