Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Setara untuk memberikan layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang disaksikan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rembang, Teguh Gunawarman, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi warga kurang mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum namun terkendala biaya.
Akses Keadilan yang Setara bagi Masyarakat Miskin
Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Namun, pada kenyataannya, biaya sewa pengacara atau konsultan hukum yang tinggi sering kali menjadi penghalang utama bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan keadilan. Melalui program bantuan hukum gratis ini, Pemkab Rembang berupaya mengikis kesenjangan tersebut agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Kerja sama antara Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rembang dengan LKBH Rumah Setara ini mencakup berbagai layanan hukum, baik yang bersifat litigasi (pendampingan di pengadilan) maupun non-litigasi (seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan mediasi). Dengan adanya pendampingan profesional, masyarakat miskin tidak perlu lagi merasa takut atau terintimidasi ketika harus berhadapan dengan proses hukum yang rumit.
Pemerintah daerah menyadari bahwa ketidaktahuan akan hukum sering kali membuat warga miskin menjadi korban ketidakadilan yang lebih dalam. Oleh karena itu, kehadiran LKBH Rumah Setara sebagai mitra pemerintah diharapkan mampu memberikan edukasi sekaligus advokasi yang tepat sasaran. Pendampingan ini akan diberikan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan di pengadilan.
Syarat dan Prosedur Pengajuan Bantuan Hukum Gratis
Untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma ini, terdapat beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat. Hal ini penting dilakukan agar program bantuan hukum tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Secara umum, syarat-syarat yang harus disiapkan oleh warga antara lain:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan domisili aktif di wilayah Kabupaten Rembang.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, atau dokumen pendukung kemiskinan lainnya seperti Kartu Perlindungan Sosial.
- Dokumen atau berkas perkara yang sedang dihadapi, seperti surat panggilan, gugatan, atau dokumen hukum relevan lainnya.
- Mengajukan permohonan tertulis yang berisi uraian singkat mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
Setelah dokumen persyaratan lengkap, warga dapat mendatangi kantor LKBH Rumah Setara atau berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Rembang. Tim hukum kemudian akan melakukan verifikasi berkas dan melakukan analisis awal terhadap kasus yang dilaporkan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Dampak Positif bagi Penegakan Hukum di Daerah
Keterlibatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) dalam penandatanganan kerja sama ini juga menunjukkan bahwa program bantuan hukum gratis ini akan diintegrasikan dengan program perlindungan sosial lainnya. Banyak kasus hukum yang menimpa warga miskin berkaitan erat dengan masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak asuh anak, sengketa tanah waris, hingga kasus pidana ringan yang menjerat tulang punggung keluarga.
Dengan sinergi lintas sektor ini, penanganan masalah tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, melainkan juga pada pemulihan psikososial korban, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan. Pemkab Rembang berharap program ini dapat menekan angka kriminalitas serta meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa.
Ke depan, program bantuan hukum gratis ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga di pelosok desa yang selama ini kesulitan mengakses layanan hukum. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja lembaga bantuan hukum yang ditunjuk agar kualitas pelayanan yang diberikan tetap optimal dan profesional demi terwujudnya keadilan sosial di Kabupaten Rembang.
