Andhi Prasetyawan resmi dilantik sebagai Ketua Umum Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (Polosoro) Kabupaten Purworejo untuk masa bakti 2026–2030. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini digelar di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa, 1 September 2026. Momentum ini menandai babak baru kepemimpinan organisasi kemasyarakatan yang menaungi para aparatur desa di seluruh wilayah Purworejo.
Menjadikan Desa sebagai Pilar Utama Pembangunan
Dalam sambutannya setelah prosesi pelantikan, Andhi Prasetyawan menegaskan komitmennya untuk membawa Polosoro sebagai motor penggerak kemajuan daerah. Menurutnya, desa tidak boleh lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan harus bertransformasi menjadi subjek atau kekuatan utama dalam pembangunan nasional dan daerah. Konsep pembangunan dari pinggiran harus benar-benar diimplementasikan secara nyata melalui penguatan kapasitas desa.
Lebih lanjut, Andhi menjelaskan bahwa potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Purworejo sangat melimpah, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pengelolaan yang tepat dan kepemimpinan desa yang visioner, potensi-potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Polosoro di bawah kepemimpinannya berkomitmen untuk mengawal pemanfaatan Dana Desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada program-program produktif.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya digitalisasi desa di era modern ini. Pelayanan publik di tingkat desa harus mulai beralih ke sistem digital guna mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Hal ini juga dinilai mampu memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih serta berintegritas.
Sinergi Antara Polosoro dan Pemerintah Daerah
Sinergi Antara Polosoro dan Pemerintah Daerah
Sebagai organisasi yang mewadahi para kepala desa dan perangkat desa, Polosoro memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Sinergitas yang kuat antara kedua belah pihak menjadi kunci utama dalam menyelaraskan program pembangunan daerah agar berjalan beriringan dan saling mendukung.
Pemerintah Kabupaten Purworejo yang turut hadir dalam acara pelantikan tersebut memberikan apresiasi tinggi atas terbentuknya kepengurusan baru Polosoro. Pemerintah daerah berharap Polosoro dapat menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat desa. Kolaborasi ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan krusial di tingkat akar rumput, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta peningkatan kualitas infrastruktur perdesaan.
Selain itu, kepengurusan Polosoro yang baru juga diharapkan mampu meredam potensi konflik sosial dan politik di tingkat desa, terutama menjelang agenda-agenda politik lokal maupun nasional. Solidaritas antar-kepala desa harus tetap terjaga demi terciptanya situasi kondusif yang mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Purworejo.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Masa bakti 2026–2030 tentu akan dihadapkan pada berbagai tantangan global dan lokal yang tidak mudah. Perubahan iklim yang memengaruhi sektor pertanian, fluktuasi ekonomi, hingga tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh kepengurusan Polosoro yang baru.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Polosoro berencana menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para kepala desa dan perangkat desa. Peningkatan kompetensi ini dinilai sangat penting agar aparatur desa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi terbaru, manajemen keuangan desa, serta teknik komunikasi publik yang efektif.
Dengan kepemimpinan Andhi Prasetyawan, masyarakat Kabupaten Purworejo menaruh harapan besar agar desa-desa di wilayah ini dapat tumbuh menjadi desa yang mandiri, inovatif, dan sejahtera. Keberhasilan Polosoro dalam menjalankan roda organisasi selama empat tahun ke depan akan menjadi tolok ukur penting bagi kemajuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
