Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyurati Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meminta agar Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek kembali memberhentikan perjalanannya di Stasiun Pekalongan, Jawa Tengah. Langkah ini diambil guna memenuhi aspirasi masyarakat setempat serta mendukung konektivitas transportasi eksekutif di wilayah pesisir utara Jawa.
Pentingnya Aksesibilitas Kereta Eksekutif bagi Pekalongan
Stasiun Pekalongan merupakan salah satu stasiun kereta api kelas besar yang berada di jalur utara Pulau Jawa. Kota Pekalongan tidak hanya dikenal sebagai pusat industri dan kerajinan batik nasional, tetapi juga menjadi simpul ekonomi yang sangat strategis bagi daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang. Kehadiran layanan kereta api kelas eksekutif unggulan seperti KA Argo Bromo Anggrek dinilai sangat vital untuk menunjang mobilitas para pelaku usaha, wisatawan, hingga pejabat pemerintah yang membutuhkan akses transportasi yang cepat, nyaman, dan efisien menuju Jakarta maupun Surabaya.
Penghentian operasional berhenti KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pekalongan sebelumnya memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pelaku bisnis lokal. Tanpa adanya pemberhentian layanan kereta api unggulan ini, masyarakat Pekalongan dan sekitarnya harus menempuh perjalanan darat terlebih dahulu ke stasiun terdekat seperti Stasiun Semarang Tawang atau Stasiun Cirebon untuk dapat menikmati layanan tersebut. Hal tersebut dinilai menambah waktu tempuh, meningkatkan biaya operasional perjalanan, serta mengurangi kenyamanan para pengguna jasa transportasi massal berbasis rel tersebut.
Kehadiran kawasan industri strategis di sekitar Pekalongan, khususnya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang berlokasi tidak jauh dari Kota Pekalongan, menjadi alasan kuat lainnya mengapa aksesibilitas transportasi berkecepatan tinggi dan berfasilitas prima sangat dibutuhkan. Perkembangan investasi yang pesat di wilayah KITB memicu peningkatan frekuensi perjalanan para investor, tenaga kerja ahli, dan pengelola perusahaan yang membutuhkan konektivitas langsung dengan ibu kota Jakarta maupun pusat bisnis di Surabaya.
Dorongan Komisi VI DPR RI kepada PT KAI
Melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Direktur Utama PT KAI, Rizal Bawazier menegaskan bahwa penyediaan layanan moda transportasi publik harus mempertimbangkan potensi ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat di daerah. Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN memandang bahwa PT KAI sebagai badan usaha milik negara memiliki kewajiban moral dan operasional untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung program pemerataan ekonomi daerah.
Dalam keterangannya, anggota dewan tersebut menyampaikan bahwa pembukaan kembali titik henti KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pekalongan tidak hanya memberikan manfaat bagi penumpang lokal, tetapi juga berpotensi meningkatkan tingkat keterisian penumpang (load factor) bagi PT KAI itu sendiri. Dengan basis pelanggan yang kuat dari sektor industri tekstil, UMKM batik, serta iklim investasi yang sedang bertumbuh, Stasiun Pekalongan memiliki ceruk pasar yang sangat potensial untuk segmen kereta api kelas eksekutif dan luxury.
Pihak legislator berharap PT KAI dapat segera melakukan evaluasi grafik perjalanan kereta api (Gapeka) serta mengkaji ulang jadwal operasional yang ada. Penyesuaian durasi berhenti yang efisien dapat diterapkan agar tidak mengganggu waktu tempuh keseluruhan perjalanan relasi Gambir – Surabaya Pasar Turi PP, namun tetap mampu memberikan ruang bagi warga Pekalongan untuk memanfaatkan layanan kereta api terdepan tersebut.
Dampak Positif bagi Sektor Ekonomi dan Pariwisata
Sektor pariwisata dan UMKM di Kota Pekalongan diprediksi akan menerima dampak positif yang signifikan apabila KA Argo Bromo Anggrek kembali melayani naik-turun penumpang di Stasiun Pekalongan. Kota Pekalongan yang telah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari Jaringan Kota Kreatif Dunia (UNESCO Creative Cities Network) dalam kategori Craft and Folk Art terus berupaya menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudahan akses transportasi rel menjadi kunci utama dalam meningkatkan durasi tinggal dan belanja wisatawan di daerah tersebut.
Selain pariwisata, sektor perdagangan tekstil dan manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian kawasan Pantura Jawa Tengah juga sangat bergantung pada kelancaran sarana transportasi. Mobilitas para pembeli grosir, distributor, dan mitra bisnis dari berbagai kota besar akan semakin terfasilitasi dengan tersedianya pilihan moda transportasi yang tepercaya dan tepat waktu.
Masyarakat Pekalongan pun menaruh harapan besar agar aspirasi yang diperjuangkan oleh wakil rakyat ini dapat segera direalisasikan oleh manajemen PT KAI. Reaktivasi pemberhentian kereta api cepat kelas eksekutif ini diyakini akan menjadi angin segar bagi percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi regional di kawasan utara Jawa Tengah.
Dengan diterimanya usulan ini oleh manajemen PT KAI, diharapkan solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak dapat segera dicapai. Sinergi antara pemerintah, lembaga legislatif, dan BUMN transportasi merupakan kunci dalam menciptakan sistem transportasi nasional yang inklusif, efisien, serta berorientasi pada kemajuan ekonomi masyarakat luas.
