Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, menghadapi tuntutan hukuman pidana penjara selama lima tahun dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Kamis (24/9/2026). Selain tuntutan hukuman fisik berupa pidana kurungan, jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2,69 miliar kepada negara.
Detail Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Uang Pengganti
Dalam persidangan yang beragendakan pembacaan surat tuntutan tersebut, JPU menilai bahwa terdakwa Fadia Arafiq secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh tim jaksa. Pembacaan tuntutan ini merupakan akumulasi dari seluruh rangkaian persidangan sebelumnya yang telah menghadirkan berbagai saksi, ahli, serta bukti dokumen terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola keuangan dan proyek pemerintah daerah.
Mekanisme pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,69 miliar menjadi salah satu poin krusial dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia, pembayaran uang pengganti bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindakan pidana tersebut. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggat waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), maka harta benda miliknya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, maka hukuman akan diganti dengan pidana penjara tambahan yang durasinya telah ditentukan dalam analisis tuntutan jaksa.
Selain tuntutan pidana pokok dan uang pengganti, pihak kejaksaan juga menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik harus dipertanggungjawabkan secara hukum demi menjaga integritas sistem tata kelola pemerintahan. Majelis hakim yang memimpin persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang akan mencatat seluruh pertimbangan hukum yang disampaikan oleh JPU untuk dijadikan bahan pertimbangan mendalam sebelum mengambil keputusan akhir.
Dampak Hukum serta Perjalanan Proses Persidangan Tipikor
Proses hukum yang menjerat pejabat daerah setingkat bupati senantiasa menyita perhatian publik luas, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan. Penetapan status nonaktif bagi Fadia Arafiq sebelumnya dilakukan agar proses pemeriksaan hukum di pengadilan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan objektif tanpa adanya intervensi kekuasaan. Selama jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, tim penasihat hukum terdakwa kerap memberikan sanggahan atas dakwaan yang dilayangkan, namun jaksa tetap meyakini bahwa fakta-fakta persidangan mengarah kuat pada keterlibatan terdakwa dalam praktik yang merugikan keuangan negara.
Persidangan perkara korupsi di lingkungan pemerintahan daerah menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaan proyek-proyek strategis. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat publik agar senantiasa menjalankan roda pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.
Persidangan yang menjerat Fadia Arafiq ini memperlihatkan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Mulai dari tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum, pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, hingga sampailah pada tahap pembacaan tuntutan. Setiap tahap memerlukan kecermatan hukum yang tinggi guna memastikan hak-hak terdakwa tetap dihati sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat dan negara yang dirugikan.
Langkah Selanjutnya: Pledoi dan Agenda Putusan Majelis Hakim
Pasca-pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang memberikan kesempatan kepada terdakwa Fadia Arafiq beserta tim penasihat hukumnya untuk menyusun nota pembelaan atau pledoi. Agenda pembacaan pledoi ini dijadwalkan pada persidangan berikutnya, di mana pihak terdakwa akan menyampaikan sanggahan, argumen hukum, serta pertimbangan kemanusiaan guna memperjelas posisi hukum dari sudut pandang pembelaan.
Setelah tahap pembelaan selesai, persidangan akan dilanjutkan dengan tanggapan dari jaksa penuntut umum (replik) serta jawaban kembali dari pihak terdakwa (duplik). Rangkaian proses ini merupakan bagian utuh dari asas peradilan yang jujur dan adil (fair trial), di mana kedua belah pihak diberikan ruang yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi hukum masing-masing sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan vonis resmi.
Keputusan akhir yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang nantinya diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi Fadia Arafiq, melainkan juga menegaskan komitmen penegakan hukum dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Publik kini menanti langkah hukum selanjutnya dan bagaimana majelis hakim menilai seluruh fakta persidangan secara objektif demi terciptanya keadilan hukum dan kepastian tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Pekalongan.
