Anggota DPRD Kabupaten Tegal, Akhmad Sayuti, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lahan pertanian di wilayah Kecamatan Jatibarang dan sekitarnya pada Selasa (22/9/2026). Langkah ini diambil menyusul laporan yang kian meningkat mengenai krisis air irigasi yang meluas di tengah puncak musim kemarau. Para petani di kawasan Pagerbarang dan Jatibarang kini berada dalam kondisi memprihatinkan karena kesulitan mendapatkan pasokan air untuk menyelamatkan tanaman mereka dari ancaman gagal panen.
Dampak Kekeringan yang Kian Meluas di Sektor Pertanian
Kondisi kemarau panjang tahun ini dirasakan sangat berat oleh para petani di Kabupaten Tegal, khususnya di wilayah Pagerbarang dan Jatibarang. Saluran irigasi yang biasanya menjadi urat nadi pertanian kini tampak mengering dan hanya menyisakan tanah yang retak-retak. Tanpa adanya pasokan air yang memadai, tanaman padi dan palawija yang baru berumur beberapa minggu terancam mati layu. Fenomena ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan petani yang menggantungkan hidup mereka sepenuhnya pada hasil panen.
Untuk menyiasati kelangkaan air ini, sebagian petani terpaksa mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar guna menyewa mesin pompa air. Mereka berupaya menyedot sisa-sisa air dari sungai atau sumber air bawah tanah yang masih mengalir. Namun, langkah darurat ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena debit air sungai pun terus menyusut drastis seiring berjalannya waktu. Biaya operasional yang membengkak untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) pompa air justru semakin menambah beban finansial yang harus ditanggung oleh para petani.
Krisis air ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup tanaman, tetapi juga berpotensi memicu konflik horizontal antarpetani dalam memperebutkan sisa air irigasi yang ada. Pembagian air yang tidak merata sering kali memicu ketegangan di lapangan. Oleh karena itu, kehadiran pihak berwenang sangat diharapkan untuk memberikan solusi yang adil dan terstruktur guna meredam potensi konflik sosial di tengah masa sulit ini.
DPRD Kabupaten Tegal Desak Solusi Cepat dari Pemerintah
Dalam peninjauannya, Akhmad Sayuti mendengarkan langsung keluh kesah dan aspirasi dari para petani yang merasa frustrasi dengan situasi ini. Ia menegaskan bahwa krisis irigasi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat dari pemerintah daerah melalui dinas terkait. Menurutnya, sektor pertanian merupakan pilar penting perekonomian daerah yang tidak boleh diabaikan, terutama saat menghadapi bencana musiman seperti kekeringan ekstrem ini.
Anggota legislatif tersebut berjanji akan segera membawa persoalan ini ke tingkat rapat koordinasi DPRD untuk mendesak Dinas Pertanian serta Dinas Pekerjaan Umum agar segera mengalokasikan bantuan darurat. Beberapa solusi cepat yang diusulkan antara lain adalah penyediaan pompa air mobile dan pembuatan sumur bor di titik-titik pertanian yang paling kritis agar tanaman warga masih bisa diselamatkan sebelum terlambat.
Langkah Antisipasi dan Solusi Jangka Panjang
Selain penanganan darurat, krisis air yang berulang setiap tahun ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen air di Kabupaten Tegal. Pembangunan dan normalisasi saluran irigasi harus menjadi prioritas utama dalam anggaran pembangunan daerah ke depan. Banyak saluran irigasi sekunder dan tersier yang saat ini mengalami pendangkalan atau kerusakan, sehingga aliran air tidak dapat menjangkau lahan pertanian yang berada di ujung saluran.
Pemerintah daerah juga perlu mendorong pembuatan embung-embung desa atau waduk mini sebagai penampung air hujan di musim basah, yang kemudian dapat dimanfaatkan saat musim kemarau tiba. Selain itu, edukasi mengenai diversifikasi tanaman atau pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan perlu terus digalakkan kepada para petani. Dengan demikian, ketergantungan petani pada pasokan air yang melimpah dapat dikurangi tanpa harus mengorbankan produktivitas lahan mereka.
Krisis irigasi di Pagerbarang dan Jatibarang ini menjadi alarm keras bagi ketahanan pangan di Kabupaten Tegal. Jika tidak segera ditangani dengan langkah konkret, potensi terjadinya gagal panen massal atau puso akan semakin nyata, yang pada akhirnya akan memicu lonjakan harga pangan di pasar lokal dan menurunkan kesejahteraan para petani secara drastis. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat petani sangat dibutuhkan untuk merumuskan langkah mitigasi bencana kekeringan yang berkelanjutan demi masa depan pertanian daerah yang lebih tangguh.
