Sejumlah ustaz dan ustazah yang tergabung dalam Badan Koordinasi (Badko) TPQ Kabupaten Tegal mengadukan nasib ijazah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) kepada anggota DPRD Kabupaten Tegal pada Selasa (15/9/2026). Mereka mengeluhkan kebijakan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang hingga kini belum memperhitungkan ijazah TPQ sebagai salah satu komponen penilaian tambahan. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Badko TPQ Kabupaten Tegal ini menjadi wadah penyampaian aspirasi para pendidik keagamaan yang merasa kontribusi mereka kurang dihargai dalam sistem pendidikan formal.
Tuntutan Kredit Poin untuk Ijazah TPQ
Dalam audiensi tersebut, pengurus Badko TPQ Kabupaten Tegal secara tegas mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memberikan bobot nilai atau kredit poin sebesar 10 bagi calon peserta didik yang memiliki ijazah TPQ. Poin tambahan ini dinilai sangat krusial untuk membantu siswa saat mendaftarkan diri ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri. Selama ini, jalur prestasi dalam SPMB atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih banyak didominasi oleh prestasi akademik dan non-akademik umum seperti olahraga dan seni, sementara prestasi di bidang keagamaan non-formal sering kali terabaikan.
Para guru mengaji ini menilai bahwa ijazah TPQ bukan sekadar selembar kertas, melainkan bukti nyata bahwa seorang anak telah menyelesaikan pendidikan dasar keagamaan dan memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik. Dengan tidak dihitungnya ijazah tersebut, motivasi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan di TPQ dikhawatirkan akan menurun. Oleh karena itu, adanya insentif berupa tambahan 10 poin dalam proses seleksi masuk sekolah dinilai sebagai langkah konkret untuk mengapresiasi sekaligus merangsang minat generasi muda dalam memperdalam ilmu agama sejak dini.
Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Dini
Pendidikan di TPQ memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan akhlak mulia generasi penerus bangsa. Di tengah gempuran arus teknologi dan globalisasi, TPQ menjadi benteng pertahanan moral bagi anak-anak. Para ustaz dan ustazah bekerja keras tanpa pamrih untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan toleransi yang bersumber dari ajaran agama. Sayangnya, kontribusi besar ini dinilai belum mendapatkan perhatian dan pengakuan yang sepadan dari sistem regulasi pendidikan nasional di tingkat daerah.
Menurut perwakilan Badko TPQ Kabupaten Tegal, integrasi antara pendidikan formal dan non-formal keagamaan seharusnya dapat diwujudkan melalui kebijakan lokal yang berpihak pada kearifan lokal. Jika pemerintah daerah berkomitmen untuk mewujudkan visi masyarakat yang religius dan berakhlak mulia, maka kebijakan SPMB yang ramah terhadap lulusan TPQ harus segera diimplementasikan. Pengakuan ijazah TPQ ini juga diharapkan dapat menyelaraskan program pemerintah dalam pemberantasan buta aksara Al-Qur’an di kalangan pelajar muslim.
Respons DPRD dan Harapan ke Depan
Menanggapi aduan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Tegal yang hadir dalam pertemuan tersebut berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi para guru TPQ. Pihak legislatif berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama setempat guna mengkaji regulasi yang memungkinkan penerapan kredit poin bagi pemegang ijazah TPQ. Langkah ini memerlukan kajian regulasi yang matang agar tidak membentur aturan di tingkat pusat, namun tetap memberikan ruang bagi kebijakan afirmatif di tingkat daerah.
Ke depan, para pendidik keagamaan di Kabupaten Tegal berharap agar desakan ini tidak hanya menjadi wacana musiman setiap kali tahun ajaran baru dimulai. Diperlukan payung hukum yang kuat, seperti Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda), yang secara eksplisit mengatur tentang penghargaan terhadap lulusan pendidikan keagamaan non-formal. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan kesejahteraan moral para guru mengaji dapat terangkat, dan anak-anak didik semakin termotivasi untuk menuntaskan pendidikan Al-Qur’an mereka demi masa depan yang berkarakter.
