Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan yang kian marak. Langkah tegas ini diambil demi mengamankan target produksi padi sebesar 10,5 juta ton pada tahun 2026 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta baru-baru ini.
Perlindungan Lahan Sawah dan Ketahanan Pangan
Dalam pemaparannya di hadapan para anggota legislatif, Ahmad Luthfi menekankan bahwa kebijakan mengenai tata ruang tidak boleh mengorbankan sektor pertanian. Bagi Provinsi Jawa Tengah, mempertahankan luasan lahan sawah bukan sekadar masalah administratif atau pembagian wilayah semata. Hal ini merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, tidak hanya untuk masyarakat Jawa Tengah, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional.
Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri maupun perumahan dinilai harus dikendalikan dengan sangat ketat. Menurutnya, konversi lahan yang dilakukan secara gegabah tanpa kajian mendalam dapat berdampak sistemik terhadap penurunan produktivitas pangan. Oleh karena itu, regulasi yang ketat mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus ditegakkan secara konsisten di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari bahwa tekanan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi sering kali berbenturan dengan upaya mempertahankan lahan hijau. Namun, dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, keseimbangan antara kemajuan industri dan kedaulatan pangan tetap bisa dicapai tanpa harus mengorbankan sawah-sawah produktif yang menjadi tumpuan hidup para petani.
Strategi Mencapai Target 10,5 Juta Ton Padi
Untuk merealisasikan target ambisius produksi padi sebesar 10,5 juta ton pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Salah satu fokus utama adalah peningkatan indeks pertanaman melalui optimalisasi sistem irigasi. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak menjadi prioritas agar pasokan air ke sawah-sawah petani dapat terjamin sepanjang tahun, bahkan saat musim kemarau melanda.
Selain masalah pengairan, modernisasi sektor pertanian juga menjadi kunci penting. Penggunaan teknologi pertanian modern, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan) hingga benih unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, terus disosialisasikan kepada para kelompok tani. Dengan adopsi teknologi yang tepat, efisiensi kerja petani dapat ditingkatkan dan potensi gagal panen akibat serangan hama maupun cuaca ekstrem dapat diantisipasi sejak dini.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi dan pembiayaan usaha tani. Distribusi pupuk yang tepat sasaran dan tepat waktu dinilai sangat krusial dalam menjaga kualitas pertumbuhan tanaman padi. Melalui pendampingan yang intensif dari para penyuluh pertanian lapangan, diharapkan produktivitas per hektar lahan sawah di Jawa Tengah dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Sinergi Tata Ruang dan Regulasi Nasional
Kehadiran Ahmad Luthfi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang daerah dengan program strategis nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ramah terhadap sektor pertanian. DPR RI diharapkan dapat memberikan dukungan regulasi dan anggaran yang memadai untuk program-program perlindungan lahan pertanian.
Melalui forum tersebut, disampaikan pula aspirasi agar daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan nasional mendapatkan insentif khusus dari pemerintah pusat. Insentif ini nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan kesejahteraan petani, serta pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah pusat, daerah akan semakin termotivasi untuk mempertahankan lahan pertanian mereka dari godaan investasi non-pertanian.
Pada akhirnya, upaya menjaga sawah di Jawa Tengah adalah investasi jangka panjang demi masa depan generasi penerus bangsa. Target produksi padi sebesar 10,5 juta ton pada tahun 2026 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah komitmen nyata untuk memastikan bahwa kedaulatan pangan Indonesia tetap kokoh berdiri di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
