Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, memberikan tanggapan positif terkait adanya dinamika pergantian pejabat Purbaya yang menjadi perhatian jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain menyambut baik langkah strategis tersebut, Azmi juga menekankan pentingnya pembahasan secara mendalam mengenai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) guna memastikan kelangsungan pembangunan dan stabilitas keuangan di Kota Pekalongan.
Dukungan DPRD Pekalongan Terhadap Dinamika Kepemimpinan
Langkah pergantian kepemimpinan atau pejabat struktural di tingkat kementerian maupun lembaga pemerintah merupakan hal yang lumrah dalam dinamika tata kelola pemerintahan nasional dan daerah. Menurut Azmi Basyir, penyegaran ini diharapkan mampu memberikan dorongan energi baru serta memajukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara lebih efektif dan efisien.
Azmi menilai bahwa setiap pergantian pejabat strategis harus disikapi secara bijak sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kinerja birokrasi. Kehadiran figur baru diharapkan dapat membawa terobosan yang berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam mempermudah koordinasi program-program strategis nasional yang diturunkan ke tingkat kabupaten dan kota.
DPRD Kota Pekalongan menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama yang harmonis dengan seluruh jajaran pemangku kepentingan. Harmonisasi ini dinilai sangat vital agar arah kebijakan pembangunan daerah tidak terhambat oleh proses transisi kepemimpinan, sehingga pelayanan publik dapat terus berjalan secara optimal tanpa gangguan administratif.
Pentingnya Optimasi TKD bagi APBD dan Pembangunan Daerah
Dalam kesempatan tersebut, fokus pembahasan juga tertuju pada pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD). Dana TKD merupakan salah satu komponen paling vital dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Keberadaan alokasi dana dari pemerintah pusat ini sangat menentukan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program prioritas masyarakat.
Kota Pekalongan memiliki berbagai kebutuhan pembangunan yang tergolong mendesak, seperti penanganan banjir dan rob, perbaikan infrastruktur perkotaan, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya industri batik, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pengoptimalan alokasi TKD menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program-program tersebut.
Azmi Basyir mengungkapkan bahwa alokasi TKD yang memadai dan tepat waktu akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran yang presisi. Kepastian transfer dana pusat memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengeksekusi program kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pengawasan Legislatif dan Akuntabilitas Keuangan
Sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah, DPRD Kota Pekalongan terus berkomitmen untuk mengawal penggunaan dana TKD secara ketat. Pengawasan ini dilakukan agar setiap rupiah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat benar-benar dialokasikan secara transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Pekalongan.
Selain mengandalkan dana transfer pusat, Azmi juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap dana TKD perlu diimbangi dengan inovasi dalam menggali potensi penerimaan lokal tanpa merugikan pelaku usaha kecil dan masyarakat luas.
Proses pembahasan anggaran antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diupayakan selalu berjalan secara konstruktif. Dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Kota Pekalongan diharapkan mampu meraih predikat opini keuangan yang baik sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui respons positif terhadap pergantian pejabat Purbaya dan fokus yang kuat pada optimalisasi alokasi TKD, DPRD Kota Pekalongan optimis tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah akan semakin solid. Sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal diharapkan dapat terus terjalin harmonis demi terciptanya Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan tangguh di masa depan.
