Kuasa hukum Irjen Sofyan Nugroho, Bangkit Mahanantyo SH, secara resmi mengadukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) ke Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah. Pengaduan yang dilayangkan pada Jumat (11/9) ini terkait dengan dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus perusakan rumah milik kliennya yang dinilai mandek tanpa kejelasan hukum.
Dugaan Maladministrasi dan Penundaan Berlarut
Langkah hukum ini diambil setelah pihak pelapor merasa proses hukum yang berjalan di Polda Jateng dan Kejati Jateng tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut Bangkit Mahanantyo, kasus perusakan rumah milik jenderal bintang dua tersebut sudah berlangsung cukup lama, namun hingga kini belum ada kepastian hukum atau pelimpahan berkas yang tuntas ke pengadilan. Penundaan yang berlarut-larut ini memicu kecurigaan adanya praktik maladministrasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Ombudsman Jawa Tengah diharapkan dapat segera turun tangan untuk memeriksa kinerja penyidik Polda Jateng serta jaksa peneliti di Kejati Jateng. Pengaduan ini berfokus pada asas-asas umum pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, di mana penegak hukum berkewajiban memberikan kepastian hukum secara cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat. Dengan mandeknya kasus ini, hak-hak klien selaku korban dinilai telah diabaikan oleh lembaga penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan.
Dalam laporannya ke Ombudsman, kuasa hukum juga melampirkan sejumlah bukti pendukung yang menunjukkan lambatnya penanganan perkara. Pihaknya menilai ada ketidakseriusan atau hambatan birokrasi yang tidak wajar dalam koordinasi antara penyidik kepolisian dan penuntut umum. Hal ini sering kali dikenal dalam dunia hukum sebagai fenomena bolak-balik berkas perkara, di mana berkas terus dikembalikan tanpa ada petunjuk yang jelas untuk menyelesaikannya.
Dampak Kasus Mandek Terhadap Kepercayaan Publik
Kasus yang menimpa seorang perwira tinggi kepolisian seperti Irjen Sofyan Nugroho ini menarik perhatian publik secara luas. Banyak pihak menilai, jika seorang jenderal aktif saja mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas kasus perusakan properti pribadinya, maka masyarakat sipil biasa tentu akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Fenomena ini menjadi preseden buruk bagi citra penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah.
Pengamat hukum menilai bahwa transparansi dalam penanganan perkara adalah kunci utama untuk menjaga kredibilitas institusi Polri dan Kejaksaan. Ketika sebuah kasus mandek tanpa alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, publik akan berspekulasi negatif. Oleh karena itu, pelaporan ke Ombudsman dipandang sebagai langkah konstitusional yang sangat tepat untuk mengawasi kinerja aparat penegak hukum dari sudut pandang pelayanan publik.
Ombudsman sendiri memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak terkait, meminta klarifikasi, serta melakukan investigasi atas dugaan penyimpangan prosedur atau penundaan berlarut. Jika terbukti ditemukan adanya maladministrasi, Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya mengikat bagi Polda Jateng dan Kejati Jateng untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Harapan Terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum
Melalui pengaduan resmi ini, pihak korban berharap agar Ombudsman Jawa Tengah dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pimpinan penyidik Polda Jateng dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Kepastian hukum sangat dibutuhkan tidak hanya untuk memulihkan hak-hak korban yang dirugikan akibat perusakan rumah, tetapi juga untuk menegakkan wibawa hukum itu sendiri agar tidak terkesan tebang pilih atau lamban dalam bekerja.
Ke depan, penyelesaian kasus ini akan menjadi ujian penting bagi komitmen Polda Jateng dan Kejati Jateng dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang presisi. Publik kini menanti bagaimana respons dari kedua instansi tersebut serta langkah konkret yang akan diambil oleh Ombudsman Jawa Tengah dalam mengurai benang kusut penanganan perkara perusakan rumah milik Irjen Sofyan Nugroho ini.
