Penjabat Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk segera mempercepat realisasi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Arahan tegas ini disampaikan langsung oleh Bupati saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2026 yang berlangsung di Aula Bupati Batang pada Kamis (10/9/2026). Dalam rapat tersebut, dilaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah daerah hingga bulan Agustus 2026 telah mendekati angka 70 persen, sebuah capaian yang dinilai cukup baik namun masih memerlukan dorongan ekstra agar target akhir tahun dapat terpenuhi secara optimal.
Pentingnya Percepatan Realisasi Belanja Daerah
Realisasi anggaran yang cepat dan tepat sasaran merupakan salah satu kunci utama dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah. Bupati Faiz Kurniawan menekankan bahwa penyerapan anggaran yang lambat dapat menghambat berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat Kabupaten Batang. Oleh karena itu, percepatan belanja tidak hanya sekadar mengejar target angka persentase di atas kertas, melainkan untuk memastikan bahwa manfaat dari program-program pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Lebih lanjut, percepatan ini juga bertujuan untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran. Fenomena penumpukan anggaran di akhir tahun sering kali berdampak buruk pada kualitas pengerjaan proyek fisik maupun non-fisik karena waktu yang tersisa sangat terbatas. Dengan melakukan akselerasi sejak dini, setiap OPD diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap program kerja yang dijalankan, sehingga kualitas output yang dihasilkan tetap terjaga dengan standar yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang dibelanjakan. Setiap OPD diminta untuk mengidentifikasi kendala-kendala administratif maupun teknis yang selama ini menghambat proses penyerapan anggaran. Dengan mengidentifikasi masalah tersebut lebih awal, solusi yang tepat dapat segera dirumuskan bersama, baik melalui koordinasi lintas sektor maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya.
Penataan dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
Selain fokus pada percepatan realisasi belanja, agenda penting lain yang ditekankan oleh Bupati Batang dalam rapat koordinasi tersebut adalah penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Aset atau barang milik daerah merupakan sumber daya penting yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, aset yang dibiarkan terbengkalai atau tidak dikelola dengan sistematis hanya akan menjadi beban pemeliharaan bagi APBD.
Bupati meminta seluruh kepala OPD untuk melakukan inventarisasi ulang terhadap aset-aset yang berada di bawah pengawasan instansi masing-masing. Langkah ini penting untuk memastikan legalitas, kondisi fisik, serta nilai ekonomis dari setiap aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Penataan aset yang tertib juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian tata kelola keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Optimalisasi aset dapat dilakukan melalui berbagai skema kerja sama yang saling menguntungkan, baik dengan pihak swasta maupun melalui pemanfaatan langsung oleh masyarakat untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, aset-aset daerah yang sebelumnya pasif dapat diubah menjadi aset aktif yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga lokal di Kabupaten Batang.
Langkah Strategis dan Evaluasi Kinerja OPD
Untuk memastikan seluruh instruksi ini berjalan dengan efektif, Bupati Batang menegaskan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja masing-masing OPD. Kinerja penyerapan anggaran dan pengelolaan aset akan menjadi salah satu rapor penting dalam menilai dedikasi serta profesionalisme para kepala OPD dan jajarannya. Sikap proaktif, inovatif, dan responsif sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Pemerintah Kabupaten Batang juga akan memperkuat sistem pengawasan internal melalui Inspektorat Daerah untuk mengawal setiap tahapan realisasi belanja dan penataan aset. Pengawasan ini dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai upaya preventif agar seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengawalan yang ketat, diharapkan tidak ada keraguan bagi para pejabat pembuat komitmen di setiap OPD untuk mengeksekusi program kerja mereka.
Melalui sinergi yang kuat antara seluruh elemen perangkat daerah, percepatan realisasi APBD 2026 dan penataan aset yang komprehensif diharapkan dapat membawa dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Batang. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh fondasi pembangunan Kabupaten Batang menuju masa depan yang lebih maju dan mandiri.
