ASLIBATANG.COM, PONTIANAK – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin secara langsung rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Pangkalan Udara (Lanud) Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Pertemuan strategis tersebut digelar untuk mengevaluasi kondisi darurat bencana karhutla yang tengah melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus merumuskan langkah penanggulangan yang cepat, terpadu, dan efektif di lapangan.
Kehadiran Kepala Negara secara langsung menegaskan komitmen tinggi pemerintah pusat dalam menangani bencana tahunan yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat tersebut.
Sinergi Lintas Lembaga dan Strategi Operasi Udara
Dalam rapat koordinasi tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh delapan pimpinan kementerian dan lembaga tinggi negara, serta sepuluh pimpinan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Turut hadir pula perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat provinsi maupun daerah.
Selama pertemuan berlangsung, Presiden menerima paparan komprehensif mengenai pemetaan titik panas (hotspot), luas area terdampak, serta perkembangan operasi pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan.
Presiden menekankan pentingnya komunikasi yang lancar serta komando yang terintegrasi agar setiap penanganan di titik api dapat dilakukan secara efisien tanpa terkendala birokrasi.
Selain penanganan darurat di jalur darat, rapat ini memfokuskan optimalisasi operasi udara melalui helikopter water bombing dan penerapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian awan oleh BMKG.
Langkah udara ini dinilai sangat vital untuk membasahi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh tim darat, seperti area pedalaman dan kawasan gambut terisolasi.
Ancaman Kesehatan, Ekonomi, dan Penegakan Hukum
Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat.
Pekatnya kabut asap kerap memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, balita, dan lansia.
Dari sektor ekonomi, jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap berpotensi mengganggu operasional penerbangan di Bandara Internasional Supadio serta jalur transportasi darat dan sungai.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal, baik individu maupun korporasi.
Penegakan hukum yang konsisten dianggap sebagai langkah preventif yang krusial untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran lahan secara tidak bertanggung jawab.
Tantangan Lahan Gambut dan Mitigasi Jangka Panjang
Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat adalah keberadaan lahan gambut yang sangat luas.
Lahan gambut yang mengering pada musim kemarau menjadi sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api sering menjalar di bawah permukaan tanah (ground fire).
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus memperkuat program mitigasi jangka panjang melalui restorasi gambut, pembuatan sekat kanal (canal blocking), pembasahan kembali (rewetting), serta pembangunan embung air di lokasi rawan.
Di samping upaya teknis, keterlibatan masyarakat lokal melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembekalan peralatan pemadaman awal.
Melalui instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi ini, seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan bergerak lebih padu demi melindungi masyarakat dari dampak buruk karhutla. (*)
