ASLIBATANG.COM, BATANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sempat menyita perhatian publik setelah ditemukannya jeda operasional pada beberapa dapur penyedia makanan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menegaskan bahwa tidak ada satu pun dapur MBG di wilayah Kabupaten Batang yang dijatuhi sanksi penangguhan atau disuspend oleh pihak berwenang.
Rehatnya aktivitas penyediaan dan distribusi makanan tersebut murni disebabkan oleh proses administrasi serta jeda waktu dalam pencairan dana operasional.
Bukan Pelanggaran Kualitas, Murni Prosedur Administrasi
Klarifikasi dari SPPI ini meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di tengah masyarakat terkait penghentian operasional dapur MBG.
Penghentian sementara aktivitas memasak dan distribusi dipastikan bukan bentuk penutupan akibat pelanggaran standar kualitas, melainkan penyesuaian prosedur administrasi pencairan anggaran.
Prosedur pencairan dana untuk program berskala nasional memerlukan tahapan ketat, mulai dari pelaporan jumlah porsi yang telah disalurkan, pemeriksaan bukti transaksi, hingga validasi oleh pihak penanggung jawab.
Pemkab Batang dan SPPI menekankan bahwa tahapan ini sangat krusial demi menjaga transparansi serta akuntabilitas tata kelola keuangan publik, sehingga jeda waktu pencairan merupakan hal yang wajar dalam mekanisme keuangan negara.
Mitra Imbau Siapkan Cadangan Cash Flow
Menanggapi adanya jeda pencairan tersebut, Pemkab Batang mengimbau seluruh mitra pengelola dapur MBG untuk siap mengelola risiko bisnis dan arus kas (cash flow) secara mandiri.
Pejabat pemerintah daerah mengingatkan bahwa keterlibatan pihak swasta atau mitra lokal dalam program pemerintah menuntut kesiapan manajemen keuangan yang matang, terutama saat menghadapi skema pembayaran reimbursement.
Para mitra diharapkan memiliki skema mitigasi risiko, seperti menyiapkan dana cadangan operasional untuk menutupi belanja bahan baku, honor pekerja, hingga biaya harian selama proses administrasi dana pemerintah berlangsung.
Evaluasi Alur Birokrasi Demi Kelancaran Program
Program MBG sendiri merupakan agenda prioritas yang sangat strategis dalam meningkatkan gizi anak sekolah, menekan angka tengkes (stunting), sekaligus menggerakkan ekonomi petani serta pedagang pasar tradisional di Batang.
Untuk meminimalkan potensi dampak jeda operasional di masa mendatang, pihak penyelenggara bersama Pemkab Batang terus berupaya mengoptimalkan alur birokrasi.
Evaluasi berkala dilakukan guna menyederhanakan proses pelaporan tanpa mengurangi ketelitian audit keuangan, sehingga jeda pencairan dana dapat dipangkas lebih singkat dan program MBG kembali berjalan lancar. (*)
