Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal terus memperkuat kolaborasi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal (ATR/BPN) dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah. Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan serta pelaksanaan Sosialisasi Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) yang berfokus pada pengintegrasian data pertanahan dan perpajakan daerah secara komprehensif. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Kendal dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien.
Meningkatkan Akurasi Data dan Efisiensi Layanan Pertanahan
Integrasi data antara instansi pertanahan dan pengelola pajak daerah merupakan kebutuhan mendesak di era digitalisasi administrasi publik. Melalui program Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis), data kepemilikan tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan kini diselaraskan secara langsung dengan sistem administrasi perpajakan daerah. Hal ini memungkinkan pemutakhiran data secara otomatis ketika terjadi proses peralihan hak atas tanah maupun bangunan, seperti transaksi jual beli, hibah, maupun waris.
Selama ini, perbedaan atau ketidaksesuaian data antara catatan pertanahan dan basis data perpajakan sering kali menjadi hambatan dalam proses pelayanan publik. Melalui integrasi ini, potensi diskrepansi data dapat diminimalkan secara signifikan. Petugas perpajakan daerah dapat mengakses informasi pertanahan yang sah secara tepat waktu, sementara masyarakat yang mengurus peralihan hak atas tanah juga mendapatkan kepastian serta kemudahan dalam memproses kewajiban perpajakannya, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menciptakan sistem administrasi yang bersih dan efisien. Penyelarasan data ini tidak hanya mempermudah birokrasi internal pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi masyarakat pemilik tanah. Transformasi digital yang terintegrasi ini diharapkan mampu memangkas waktu pelayanan dan menghindari praktik-praktik manipulasi data transaksi yang dapat merugikan daerah.
Optimalisasi PAD Melalui Sinergi Pajak Daerah dan Pertanahan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu fondasi utama bagi kemandirian keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar masyarakat. Sektor perpajakan daerah yang berbasis properti dan tanah, khususnya BPHTB dan PBB-P2, menyumbang porsi yang sangat signifikan terhadap total penerimaan daerah. Oleh karena itu, pengawasan dan validasi data yang akurat menjadi kunci utama dalam mencegah kebocoran potensi pajak.
Dengan adanya sistem terintegrasi ini, proses validasi BPHTB dapat dilakukan secara lebih transparan dan terukur. Sistem akan mendeteksi nilai transaksi secara akurat sesuai dengan data transaksi pertanahan terkini, sehingga meminimalisasi potensi pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Sinergi ini memastikan bahwa setiap objek pajak yang mengalami peralihan hak akan langsung terdata dalam basis pajak daerah secara riil.
Selain mengoptimalkan penerimaan BPHTB, pengintegrasian data ini juga membantu pembaharuan basis data PBB-P2 secara berkelanjutan. Objek-objek pajak baru atau perubahan status kepemilikan tanah dapat langsung teridentifikasi, sehingga potensi pajak daerah dapat digali secara maksimal tanpa membebani masyarakat dengan tarif baru, melainkan melalui perluasan basis pajak yang adil dan merata.
Mewujudkan Transformasi Digital dan Kemudahan Investasi
Penguatan integrasi data pertanahan dan perpajakan ini juga berdampak positif terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Kendal. Sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang pesat dengan berbagai kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kepastian status tanah dan kejelasan kewajiban perpajakan menjadi pertimbangan penting bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.
Sistem layanan yang terhubung secara terpadu mengurangi beban administrasi dan biaya bertransaksi bagi para pelaku usaha maupun masyarakat umum. Kemudahan akses informasi dan kepastian proses hukum dalam pengurusan pertanahan serta pajak akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait. Praktik tata kelola berbasis elektronik ini sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Secara keseluruhan, kerja sama strategis antara Pemkab Kendal dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal melalui Sosialisasi Perintis ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremoni belaka, melainkan sebuah langkah nyata transformasi pelayanan publik. Dengan data yang tervalidasi, akurat, dan terintegrasi secara real-time, Pemkab Kendal optimis mampu mendongkrak capaian PAD secara signifikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah yang sejahtera dan berkemajuan di masa depan.
