Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menyoroti dinamika sektor pertanian dan kelembagaan ekonomi desa saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batang pada Sabtu (19/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, legislator ini mengungkapkan adanya hambatan koordinasi terkait pemanggilan PT Agro Industri Nasional (Agrinas) oleh DPR. Selain itu, ia juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi masyarakat bawah.
Tantangan Pemanggilan Agrinas oleh DPR RI
PT Agro Industri Nasional atau yang lebih dikenal dengan Agrinas merupakan entitas yang memiliki peran strategis dalam proyek ketahanan pangan nasional. Namun, dalam perjalanannya, pengawasan terhadap lembaga ini dinilai masih menghadapi berbagai kendala birokrasi. Rizal Bawazier menjelaskan bahwa Komisi VI DPR RI, yang membidangi masalah industri, investasi, dan koperasi, merasakan adanya kesulitan dalam memanggil pihak Agrinas untuk memberikan klarifikasi serta laporan perkembangan proyek yang mereka kelola.
Kesulitan ini disinyalir terjadi karena struktur kepemilikan dan koordinasi kelembagaan Agrinas yang berada di bawah naungan yayasan tertentu, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan pengawasan antara komisi di DPR. Menurut Rizal, transparansi dari entitas seperti Agrinas sangat krusial karena proyek-proyek yang mereka jalankan melibatkan anggaran negara yang besar serta berdampak langsung pada hajat hidup para petani di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah.
Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan akuntabel dari parlemen, dikhawatirkan proyek-proyek strategis nasional di bidang pangan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, Komisi VI terus berupaya mencari formulasi yang tepat agar semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan nasional, baik swasta maupun badan usaha milik negara, dapat bersikap kooperatif terhadap fungsi pengawasan legislatif.
Optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih
Di sisi lain, Rizal Bawazier memberikan sorotan tajam terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini dirancang untuk menjadi wadah ekonomi bagi masyarakat pedesaan agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi tengkulak dan korporasi besar. Rizal menilai bahwa penguatan koperasi di tingkat desa adalah kunci utama untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkeadilan.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih harus dikelola secara profesional dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pusat. Dukungan tersebut tidak hanya berupa suntikan modal, tetapi juga pelatihan manajemen, penyediaan teknologi pertanian modern, serta akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya proyek-proyek pertanian skala besar yang digarap oleh korporasi seperti Agrinas.
Rizal juga menambahkan bahwa Kabupaten Batang memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Kehadiran koperasi yang sehat akan membantu para petani lokal dalam mengonsolidasikan hasil panen mereka, sehingga harga jual di tingkat petani dapat tetap stabil dan menguntungkan. Hal ini menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian iklim global yang sering kali mengganggu produktivitas pertanian nasional.
Sinergi Kelembagaan demi Kesejahteraan Petani
Masalah yang dihadapi dalam pemanggilan Agrinas dan tantangan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan adanya jurang pemisah antara kebijakan makro pemerintah dengan realitas di tingkat tapak. Rizal Bawazier menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus menjembatani kesenjangan ini. Sinergi antara korporasi besar pengelola pangan dan koperasi lokal harus segera diwujudkan agar tercipta ekosistem pertanian yang saling menguntungkan.
Ia berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam mengatur regulasi kemitraan antara perusahaan besar dan koperasi desa. Korporasi seperti Agrinas seharusnya dapat menggandeng Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra strategis di daerah, bukan justru berjalan sendiri-sendiri yang berpotensi mematikan usaha tani lokal. Pola kemitraan yang sehat dinilai akan mempercepat pencapaian target ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.
Kunjungan kerja di Kabupaten Batang ini diakhiri dengan komitmen dari Rizal Bawazier untuk membawa aspirasi para petani dan pelaku koperasi ke tingkat rapat kerja di Senayan. Pengawasan terhadap jalannya program-program pertanian akan terus ditingkatkan demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil di pedesaan.
