Pemerintah Kabupaten Purworejo mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan proyek pembangunan Bendungan Bener. Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, menyatakan bahwa ketidakpastian penyelesaian proyek ini berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan ini seharusnya memberikan manfaat besar, namun penundaan yang berlarut-larut justru menimbulkan berbagai persoalan baru di tingkat daerah.
Dampak Keterlambatan Proyek bagi Masyarakat Purworejo
Keterlambatan penyelesaian Bendungan Bener tidak hanya menghambat penyediaan infrastruktur air, tetapi juga menyisakan ketidakpastian bagi warga yang terdampak langsung oleh proyek ini. Banyak warga yang lahannya telah dibebaskan kini kehilangan mata pencaharian utama mereka sebagai petani, sementara proses ganti rugi dan relokasi di beberapa titik masih menyisakan persoalan administrasi yang belum tuntas. Kondisi ini memicu keresahan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Purworejo berada di posisi yang sulit karena harus berhadapan langsung dengan keluhan warga setiap hari. Meskipun proyek ini sepenuhnya berada di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, masyarakat lokal cenderung menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkab Purworejo meminta adanya transparansi dan jadwal kerja yang jelas dari pihak pengembang proyek.
Selain masalah sosial, keterlambatan ini juga berdampak pada sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Purworejo dan sekitarnya. Bendungan Bener sejatinya dirancang untuk mengairi ribuan hektare lahan pertanian yang selama ini mengandalkan sistem irigasi tadah hujan. Dengan tertundanya proyek ini, target peningkatan produktivitas pertanian di Jawa Tengah bagian selatan terpaksa harus kembali mundur, yang pada akhirnya merugikan para petani lokal.
Urgensi Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, menekankan pentingnya komitmen kuat dan aksi nyata dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan segala hambatan di lapangan. Menurutnya, koordinasi di atas kertas tidak akan cukup tanpa adanya eksekusi yang tegas dan solutif terhadap kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi selama proses pembangunan. Pemkab Purworejo siap memberikan dukungan penuh dalam kapasitasnya, namun kendali utama tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam proyek Bendungan Bener adalah masalah pembebasan lahan dan penambangan batu kuari di Desa Wadas, yang sempat memicu ketegangan publik. Penyelesaian konflik lingkungan dan sosial ini memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif agar tidak menimbulkan luka sosial yang mendalam bagi warga. Pemerintah pusat diharapkan dapat lebih aktif turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung.
Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya pemulihan pasca-konstruksi bagi wilayah-wilayah di sekitar bendungan. Infrastruktur jalan kabupaten yang rusak akibat aktivitas kendaraan berat proyek harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu mobilitas harian warga. Pemkab Purworejo berharap pemerintah pusat tidak mengabaikan dampak lingkungan sekunder ini demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat lokal.
Ke depan, penyelesaian Bendungan Bener diharapkan dapat segera terwujud agar potensi besar yang dimiliki bendungan ini, seperti penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan sektor pariwisata baru, dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo akan terus mengawal perkembangan proyek ini dan memastikan bahwa hak-hak warga terdampak tetap terpenuhi dengan adil dan layak.
