Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengusulkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota mempertimbangkan karakteristik khas serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Langkah ini dinilai sangat krusial agar regulasi yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan nyata di lapangan sekaligus mendorong pertumbuhan daerah secara optimal. Usulan tersebut disampaikan secara langsung dalam kegiatan konsultasi publik penyusunan delapan naskah akademik dan RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.
Pentingnya Akomodasi Karakteristik dan Potensi Wilayah
Dalam pandangannya, Sumarno menegaskan bahwa setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki lanskap geografis, demografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam. Regulasi nasional yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan keunikan lokal sering kali kurang fleksibel dalam merespons tantangan spesifik yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembentukan landasan hukum yang baru bagi kabupaten dan kota harus memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk mengembangkan potensi unggulannya secara mandiri dan berkelanjutan.
Kondisi wilayah di Jawa Tengah sendiri membentang dari kawasan pesisir pantai utara dan selatan, wilayah pegunungan, hingga pusat-pusat perkotaan yang padat industri dan jasa. Daerah dengan basis sektor pertanian tentu membutuhkan pendekatan aturan dan dukungan kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah metropolitan yang berfokus pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan memperhitungkan variabel-variabel lokal tersebut ke dalam RUU Kabupaten/Kota, aturan yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar menjadi regulasi formal administratif, melainkan instrumen pendorong kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan konsultasi publik ini menjadi momentum penting untuk menghimpun masukan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, akademisi, pakar hukum, serta perwakilan masyarakat ini bertujuan untuk menyempurnakan naskah akademik sebelum melangkah ke tahap pembahasan legislatif berikutnya. Partisipasi aktif seluruh elemen daerah dinilai sangat krusial untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di tingkat akar rumput.
Penguatan Dasar Hukum dan Modernisasi Otonomi Daerah
Penyusunan RUU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ini juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pembaharuan payung hukum pembentukan daerah. Banyak undang-undang pembentukan kabupaten dan kota di Indonesia yang disusun pada masa awal kemerdekaan atau berdasarkan Undang-Undang Dasar sebelum era reformasi, sehingga perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku saat ini serta dinamika perkembangan zaman. Pembaruan dasar hukum ini menjadi sangat vital guna memberikan kepastian hukum yang kokoh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui pembaharuan RUU ini, aspek-aspek mendasar seperti penetapan batas wilayah, kewenangan tata kelola sumber daya alam, penataan kelembagaan, hingga efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat diperjelas. Penataan ulang landasan hukum ini juga menjadi momentum emas untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan program prioritas nasional. Dengan adanya kepastian hukum yang modern, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat lebih lincah dalam menarik investasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mengentaskan kemiskinan.
Diharapkan hasil dari konsultasi publik serta usulan yang disampaikan oleh Sekda Jawa Tengah ini dapat diakomodasi dengan baik oleh DPR RI dan pemerintah pusat dalam proses pembentukan undang-undang. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan regulasi berbasis potensi lokal dipercaya akan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya otonomi daerah yang cerdas, efisien, dan berkeadilan demi kemajuan seluruh masyarakat di Jawa Tengah.
