Alokasi anggaran untuk program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tengah menjadi sorotan hangat masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dindalduk KB) Kabupaten Blora diketahui mengelola anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk program tersebut, namun honorarium yang diterima oleh para kader KB di tingkat lapangan dinilai sangat memprihatinkan, yakni hanya berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 200.000 per bulan.
Kesenjangan Anggaran dan Realisasi Insentif
Kesenjangan yang mencolok antara total anggaran yang mencapai miliaran rupiah dengan insentif bulanan yang diterima para kader menimbulkan berbagai pertanyaan dari publik. Kader KB, yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu di tingkat desa dan kelurahan, merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program-program kependudukan. Dengan beban kerja yang tidak ringan, nilai honorarium sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan dianggap jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka di lapangan.
Banyak pihak menilai bahwa Dindalduk KB Kabupaten Blora perlu memberikan penjelasan transparan mengenai rincian penggunaan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar tersebut. Publik ingin mengetahui seberapa besar porsi anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan petugas lapangan dibandingkan dengan belanja operasional kantor, rapat, atau kegiatan seremonial lainnya. Ketimpangan ini dikhawatirkan dapat menurunkan motivasi kerja para kader yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Dalam praktiknya, para kader ini sering kali harus merogoh kocek pribadi untuk biaya transportasi saat melakukan kunjungan rumah ke warga. Belum lagi kebutuhan pulsa atau kuota internet untuk melaporkan data perkembangan program KB secara daring. Dengan honor yang sangat minim, biaya-biaya operasional tersebut sering kali justru membebani para kader, sehingga esensi dari pemberian insentif itu sendiri menjadi tidak optimal.
Peran Vital Kader KB dalam Menekan Stunting
Peran kader KB di tingkat desa, seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD, sebenarnya sangat krusial dalam menyukseskan program nasional. Mereka tidak hanya bertugas memberikan penyuluhan tentang alat kontrasepsi dan pengaturan jarak kehamilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam program pencegahan dan penurunan angka stunting. Penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang membutuhkan kerja keras dan konsistensi di tingkat akar rumput.
Para kader ini secara rutin melakukan pendataan keluarga, memantau tumbuh kembang balita, serta memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil dan menyusui. Tugas-tugas ini menuntut komitmen waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah seharusnya sebanding dengan kontribusi nyata yang mereka berikan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora.
Jika merujuk pada beban kerja yang semakin kompleks, terutama dengan adanya integrasi program penanganan stunting, maka evaluasi terhadap standar honorarium kader mutlak diperlukan. Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan dapat mencari solusi alternatif, misalnya dengan mengintegrasikan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau mengoptimalkan kembali pos-pos anggaran di Dindalduk KB yang kurang mendesak untuk dialihkan ke peningkatan insentif kader.
Tantangan Kesejahteraan dan Keberlanjutan Program
Rendahnya insentif bagi kader KB ini juga memicu kekhawatiran akan keberlanjutan program-program kependudukan di Blora. Ketika para kader merasa kontribusi mereka kurang dihargai secara finansial, tingkat kejenuhan dan potensi pengunduran diri massal bisa saja terjadi. Jika hal ini dibiarkan, maka pemerintah daerah akan kesulitan mencari pengganti yang memiliki dedikasi dan pemahaman wilayah yang sama baiknya dengan kader-kader senior saat ini.
Upaya peningkatan kesejahteraan kader KB ini bukan sekadar masalah angka, melainkan bentuk investasi sosial jangka panjang. Kader yang sejahtera dan dihargai dengan layak cenderung memiliki kinerja yang lebih produktif, responsif, dan inovatif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sebaliknya, pengabaian terhadap kesejahteraan mereka dapat berdampak pada penurunan akurasi data kependudukan dan melambatnya pencapaian target-target pembangunan daerah.
Ke depan, sinergi antara Dindalduk KB Blora, Pemerintah Kabupaten Blora, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada pekerja lapangan. Transparansi anggaran Rp 1,9 miliar ini harus dibuka secara terang benderang agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat, sekaligus menjadi momentum untuk mereformasi sistem penganggaran yang lebih berkeadilan bagi seluruh elemen pendukung program pemerintah.
