Semarang – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) berhasil mengungkap tiga kasus besar terkait penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah di bidang minyak dan gas bumi (migas). Pengungkapan ini dilakukan di tiga wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, dan Demak. Para pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang rapi untuk mengelabui petugas dan meraup keuntungan pribadi secara ilegal.
Modus Operandi: Dari Barcode hingga Surat Rekomendasi Nelayan
Dalam konferensi pers yang digelar di Markas Komando (Mako) Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Kota Semarang, pihak kepolisian membeberkan cara kerja para pelaku. Modus pertama yang diungkap adalah manipulasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dengan menggunakan kode batang (barcode) MyPertamina secara berulang-ulang. Pelaku memanfaatkan beberapa akun berbeda untuk membeli Solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melebihi batas kuota harian yang telah ditetapkan pemerintah.
Modus kedua yang tidak kalah cerdik adalah penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi para nelayan kecil atau sektor pertanian. Para pelaku memalsukan atau menyalahgunakan dokumen resmi tersebut untuk membeli Solar dalam jumlah besar. BBM yang berhasil dikumpulkan kemudian ditimbun dan dijual kembali ke sektor industri dengan harga non-subsidi yang jauh lebih tinggi, sehingga menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku.
Sementara itu, kasus ketiga melibatkan penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran 3 kilogram yang disubsidi oleh pemerintah. Meskipun detail teknisnya masih terus didalami, modus operandi yang biasa terjadi dalam kasus seperti ini adalah pengoplosan gas dari tabung melon 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram atau 50 kilogram, atau pendistribusian yang menyimpang dari sasaran masyarakat miskin.
Dampak Buruk Penyalahgunaan Subsidi bagi Masyarakat
Tindakan penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat luas dan negara. Subsidi yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, pelaku usaha mikro, serta para nelayan tradisional. Ketika barang-barang ini ditimbun atau dialihkan ke sektor industri, terjadi kelangkaan pasokan di pasar yang memicu antrean panjang di SPBU dan pangkalan gas.
Kelangkaan ini pada akhirnya memaksa masyarakat kecil membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, tindakan ilegal ini juga menyebabkan kerugian finansial negara hingga miliaran rupiah karena anggaran subsidi tidak tepat sasaran dan justru dinikmati oleh para spekulan serta pelaku industri besar yang seharusnya menggunakan bahan bakar non-subsidi.
Langkah Tegas Hukum dan Pengawasan Ketat
Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memberantas segala bentuk mafia migas yang merugikan hajat hidup orang banyak. Para tersangka dalam kasus ini akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar menanti para pelaku.
Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan di lingkungan sekitar. Jika menemukan adanya aktivitas mencurigakan seperti penimbunan BBM, pengoplosan gas LPG, atau transaksi bahan bakar bersubsidi yang tidak wajar, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya kepada aparat kepolisian terdekat atau melalui saluran pengaduan resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sinergi Antara Aparat dan Instansi Terkait
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Ditreskrimsus Polda Jateng akan terus memperkuat sinergi dengan PT Pertamina Patra Niaga selaku penyalur resmi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta pemerintah daerah setempat. Pengawasan digital melalui sistem MyPertamina akan terus dievaluasi dan diperketat agar celah penyalahgunaan barcode dapat ditutup rapat.
Dengan adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum ini, diharapkan distribusi BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah dapat kembali berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
