Jakarta – Mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Bahiej, memberikan kesaksian penting dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan kuota haji. Di hadapan majelis hakim, Bahiej menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak mengatur secara jelas dan spesifik mengenai tata cara pembagian kuota haji tambahan. Kesaksian ini disampaikan saat dirinya dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ambiguitas Regulasi Kuota Haji Tambahan
Dalam persidangan tersebut, Ahmad Bahiej menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini memiliki celah hukum yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan penanganan kuota tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, UU Nomor 8 Tahun 2019 memang mengatur tentang kuota dasar atau kuota utama yang diperoleh Indonesia setiap tahunnya. Namun, ketika Indonesia mendapatkan kuota tambahan di luar kuota resmi tahunan, undang-undang tersebut tidak memberikan panduan yang rigid dan detail mengenai bagaimana kuota tersebut harus didistribusikan.
Ketiadaan aturan yang jelas ini dinilai memberikan ruang diskresi yang sangat luas bagi para pengambil kebijakan di Kementerian Agama. Diskresi yang terlalu luas tanpa adanya pengawasan dan batasan hukum yang ketat dinilai sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus penyelidikan dan penyidikan oleh KPK, guna melihat apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang atau tindakan koruptif dalam proses pembagian kuota tambahan tersebut.
Lebih lanjut, Bahiej juga memaparkan bahwa dalam praktiknya, keputusan mengenai pembagian kuota tambahan sering kali harus diambil dalam waktu yang sangat singkat. Desakan waktu ini, yang dikombinasikan dengan tidak adanya aturan pelaksana yang jelas, membuat proses pengambilan keputusan menjadi rentan terhadap intervensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan komersial maupun politik.
Dampak Terhadap Jemaah dan Sistem Antrean
Ketidakjelasan aturan mengenai kuota tambahan ini berdampak langsung pada keadilan bagi para calon jemaah haji di Indonesia. Sebagaimana diketahui, masa tunggu atau antrean untuk menunaikan ibadah haji di berbagai wilayah di Indonesia sudah mencapai puluhan tahun. Oleh karena itu, setiap adanya kuota tambahan seharusnya diprioritaskan untuk memangkas waktu tunggu jemaah haji reguler yang telah mengantre sangat lama.
Namun, dengan adanya celah hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, kuota tambahan tersebut rawan dialihkan untuk jemaah haji khusus atau pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan prioritas. Pengalihan kuota yang tidak transparan ini memicu kecurigaan publik dan laporan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan ibadah haji yang melibatkan dana umat yang sangat besar harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang tinggi.
KPK sendiri terus mendalami aliran dana dan proses pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Agama terkait kasus ini. Kehadiran saksi-saksi ahli dan mantan pejabat kementerian seperti Ahmad Bahiej diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh kepada majelis hakim mengenai bagaimana regulasi yang lemah dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompok.
Urgensi Revisi Undang-Undang Haji dan Umrah
Kasus yang tengah disidangkan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi penyelenggaraan ibadah haji. Banyak pihak menilai bahwa revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Revisi tersebut harus secara tegas mengatur formula pembagian kuota tambahan, misalnya dengan menetapkan persentase yang kaku antara haji reguler dan haji khusus, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan.
Selain perbaikan dari sisi regulasi, penguatan sistem pengawasan internal di Kementerian Agama juga mutlak diperlukan. Digitalisasi sistem pendaftaran dan alokasi kuota haji yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik secara transparan diyakini dapat meminimalisasi potensi terjadinya praktik suap dan gratifikasi dalam penentuan keberangkatan jemaah.
Dengan adanya proses hukum yang transparan dan akuntabel di pengadilan, diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi titik balik perbaikan tata kelola ibadah haji di Indonesia. Publik tentu berharap agar pelaksanaan ibadah suci ini bersih dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, demi kemaslahatan seluruh umat Islam di tanah air yang bermimpi untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
