Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Purworejo, Tawabi, secara terbuka menyoroti proses tender sejumlah proyek infrastruktur di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Langkah ini diambil guna mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo agar memastikan seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Sorotan ini menjadi penting mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik di daerah tersebut.
Pentingnya Transparansi dalam Pengadaan Publik
Dalam sistem pemerintahan yang bersih, keterbukaan informasi mengenai proyek publik adalah hal yang mutlak. Menurut Tawabi, pengawasan ketat terhadap proses lelang atau tender proyek infrastruktur sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik yang menyimpang, seperti kongkalikong antara oknum pejabat dengan kontraktor tertentu. Ketika proses tender dilakukan secara tertutup atau kurang transparan, kualitas proyek yang dihasilkan sering kali menjadi korban, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas sebagai pengguna fasilitas tersebut.
Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan gedung fasilitas umum, merupakan urat nadi perekonomian di Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengelola proyek-proyek ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial daerah, tetapi juga menghambat mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal. Fraksi PPP menegaskan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan dengan hasil pembangunan yang bermutu tinggi.
Selain itu, transparansi dalam tender juga memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh penyedia jasa atau kontraktor lokal yang berkompeten. Dengan adanya persaingan yang sehat, pemerintah daerah dapat memperoleh penawaran harga terbaik dengan kualitas pengerjaan yang optimal. Sebaliknya, jika ada indikasi monopoli atau pengaturan pemenang tender secara sepihak, iklim usaha di sektor konstruksi daerah akan terganggu.
Fungsi Pengawasan DPRD dan Harapan Masyarakat
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang sangat krusial terhadap jalannya roda pemerintahan eksekutif. Langkah Fraksi PPP ini merupakan bagian dari upaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan politik agar kebijakan pembangunan tetap berada di jalur yang benar. Tawabi mengingatkan bahwa masyarakat Purworejo saat ini semakin kritis dalam memantau kinerja pemerintah, terutama terkait dengan proyek-proyek fisik yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari mereka.
Pengawasan ini juga diharapkan dapat mendorong DPUPR Kabupaten Purworejo untuk lebih profesional dalam menyeleksi rekanan proyek. Proses verifikasi dokumen, rekam jejak kontraktor, hingga kemampuan finansial dan teknis peserta tender harus dinilai secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko proyek mangkrak atau pengerjaan yang asal-asalan yang sering kali terjadi akibat pemilihan kontraktor yang tidak kredibel.
Lebih lanjut, keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media massa dan lembaga swadaya masyarakat, juga sangat dibutuhkan untuk mengawal proses ini. Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat ke arah yang lebih bersih dan berintegritas.
Langkah Strategis Menuju Tata Kelola yang Akuntabel
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Purworejo disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sistem digital ini dirancang untuk meminimalkan interaksi langsung antara panitia lelang dan peserta tender, sehingga potensi terjadinya praktik suap atau gratifikasi dapat ditekan secara signifikan. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen moral para pelaksananya.
Pemerintah daerah juga perlu membuka ruang pengaduan yang efektif bagi para peserta tender yang merasa dirugikan atau menemukan adanya kejanggalan dalam proses seleksi. Setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan agar kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap terjaga. Evaluasi berkala terhadap kinerja DPUPR dan jajarannya juga harus dilakukan secara ketat oleh kepala daerah.
Pada akhirnya, keterbukaan dalam proses tender bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah komitmen moral untuk membangun Kabupaten Purworejo yang lebih maju dan sejahtera. Fraksi PPP berharap agar Pemkab Purworejo segera merespons masukan ini dengan tindakan nyata di lapangan, demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam jangka panjang.
