Penyelenggaraan acara Batang Fair Merdeka mendadak menjadi sorotan publik dan memicu polemik hangat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Acara hiburan rakyat tersebut diketahui telah menyetorkan dana retribusi sebesar Rp15 juta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang, meski pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dan kepolisian setempat secara tegas menyatakan bahwa kegiatan tersebut belum mengantongi izin resmi penggunaan jalan.
Ketidaksesuaian Prosedur dan Tinjauan Keselamatan
Temuan mengenai belum adanya izin resmi dari pihak berwenang di bidang lalu lintas ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak. Kepolisian Resor Batang bersama Dinas Perhubungan memiliki peran krusial dalam memberikan rekomendasi teknis serta analisis dampak lalu lintas sebelum suatu ruas jalan publik dialihfungsikan untuk kegiatan keramaian. Penggunaan jalan umum untuk kegiatan komersial atau hiburan masyarakat tanpa adanya izin penutupan dan pengalihan arus berpotensi besar menimbulkan kemacetan parah serta mengganggu mobilitas warga harian.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa mekanisme perizinan kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa di jalan umum tidak hanya berfokus pada pembayaran retribusi tempat semata. Prosedur tersebut harus mencakup aspek keamanan, kelancaran arus lalu lintas, penyiapan jalur evakuasi darurat, hingga penyediaan kantong parkir yang memadai. Tanpa adanya koordinasi yang matang serta surat izin resmi dari kepolisian dan Dishub, pelaksanaan acara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran aturan lalu lintas dan angkutan jalan.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan menekankan pentingnya kajian teknis sebelum menerbitkan rekomendasi pengalihan arus. Penutupan akses jalan tanpa skema rekayasa lalu lintas yang teruji dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi serta menghambat akses kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, ketegasan Dishub dan kepolisian dalam menegur panitia penyelenggara menjadi langkah korektif agar seluruh tahapan aturan dipatuhi demi kepentingan publik yang lebih luas.
Sorotan Retribusi Rp15 Juta dan Koordinasi Antarinstansi
Polemik ini semakin memanas ketika publik mengetahui bahwa DPUPR Kabupaten Batang telah menerima dana retribusi pemanfaatan ruang atau jalan sebesar Rp15 juta dari pihak panitia Batang Fair Merdeka. Penerimaan retribusi di awal, sebelum izin keramaian dan izin penggunaan jalan diterbitkan oleh instansi terkait, memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa kasus ini mencerminkan masih adanya ketidakselarasan mekanisme administrasi di tingkat daerah. Seharusnya, penerimaan retribusi daerah untuk pemanfaatan fasilitas publik dilakukan setelah seluruh dokumen perizinan, termasuk izin keramaian dari kepolisian dan rekomendasi lalu lintas dari Dishub, telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Langkah DPUPR yang menerima pembayaran terlebih dahulu tanpa memastikan kelengkapan izin dapat memicu persepsi keliru di masyarakat seolah-olah acara telah legal secara keseluruhan.
Masyarakat dan para pedagang yang berpartisipasi dalam Batang Fair Merdeka kini berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima berharap dapat meraih keuntungan dari keramaian pengunjung dalam momentum perayaan tersebut. Namun di sisi lain, ketidakjelasan status perizinan menimbulkan kecemasan akan potensi penertiban atau pembubaran sewaktu-waktu oleh aparat jika terjadi masalah keamanan atau kemacetan lalu lintas yang tak terkendali.
Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyelaraskan tata kelola perizinan kegiatan publik di masa mendatang. Perlunya transparansi, penyederhanaan birokrasi, serta integrasi sistem perizinan yang terkoordinasi menjadi kunci utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pihak penyelenggara acara diharapkan segera menyelesaikan seluruh kelengkapan dokumen dan berkoordinasi secara aktif dengan Dishub serta kepolisian guna memastikan kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
