Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara menetapkan seorang mantan mantri salah satu bank milik negara berinisial S sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan fasilitas kredit mikro. Kasus penyalahgunaan wewenang ini terjadi selama periode tahun 2022 hingga 2024. Akibat tindakan korupsi tersebut, keuangan negara diperkirakan mengalami kerugian yang cukup besar mencapai ratusan juta rupiah.
Detail Kasus dan Penetapan Tersangka
Penetapan status tersangka terhadap S disampaikan secara resmi oleh Tim Penyidik Kejari Jepara pada Kamis (24/9). Langkah hukum ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan yang mendalam. Dalam proses tersebut, pihak kejaksaan telah mengumpulkan sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain mengumpulkan barang bukti berupa dokumen-dokumen transaksi keuangan, penyidik Kejari Jepara juga telah memeriksa sejumlah saksi yang dianggap mengetahui jalannya aliran dana tersebut. Tidak hanya saksi dari pihak internal bank dan nasabah, penyidik juga meminta keterangan dari beberapa ahli guna memperkuat konstruksi hukum kasus ini. Berdasarkan hasil audit sementara, dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka S ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp703 juta.
Sebagai seorang mantri atau petugas lapangan di bank milik pemerintah, S memiliki kewenangan penting dalam menganalisis dan merekomendasikan kelayakan calon debitur yang mengajukan kredit mikro. Namun, kewenangan besar tersebut diduga disalahgunakan demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan institusi perbankan tempatnya bekerja serta keuangan negara secara umum.
Modus Korupsi Sektor Perbankan Mikro
Kasus korupsi yang melibatkan oknum internal perbankan, khususnya dalam penyaluran kredit mikro, bukanlah hal baru di Indonesia. Modus operandi yang kerap digunakan biasanya meliputi manipulasi data nasabah, pengajuan kredit fiktif, hingga penggunaan identitas orang lain tanpa izin atau yang sering disebut dengan istilah kredit “topengan”.
Dalam modus kredit fiktif, oknum perbankan membuat dokumen seolah-olah ada nasabah nyata yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Padahal, usaha tersebut tidak pernah ada atau nasabah yang bersangkutan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut. Dana yang cair kemudian dinikmati oleh oknum yang bersangkutan. Pengawasan internal yang lemah sering kali menjadi celah bagi oknum seperti S untuk melancarkan aksinya selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi sejak awal.
Dampak Terhadap Program Pemberdayaan UMKM
Tindakan korupsi di sektor perbankan mikro ini membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat luas, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fasilitas kredit mikro yang disediakan oleh bank BUMN sejatinya bertujuan untuk membantu permodalan masyarakat kelas menengah ke bawah agar dapat mengembangkan usaha mereka dan menggerakkan roda perekonomian daerah.
Ketika dana stimulus ekonomi tersebut justru dikorupsi oleh oknum perbankan, maka kesempatan masyarakat kecil untuk mendapatkan bantuan modal menjadi tertutup. Hal ini tentu menghambat upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, penindakan tegas dari aparat penegak hukum sangat dinantikan oleh masyarakat.
Kejari Jepara menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini hingga ke persidangan. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain yang turut serta membantu atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi ini.
