Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) secara resmi mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan dan menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula di tingkat petani menjadi Rp16.875 per kilogram. Usulan ini diajukan menyusul melonjaknya Biaya Pokok Produksi (BPP) yang ditanggung para petani tebu di berbagai daerah produsen utama. Tanpa adanya penyesuaian harga acuan yang realistis, tingkat kesejahteraan petani tebu dinilai akan semakin tertekan di tengah dinamika ekonomi nasional.
Faktor Pemicu Kenaikan Biaya Pokok Produksi
Kenaikan BPP gula dipengaruhi oleh serangkaian faktor komplikasi di lapangan yang membebankan operasional budi daya tebu. Salah satu komponen biaya terbesar yang dialami petani adalah lonjakan harga pupuk nonsubsidi. Keterbatasan jatah dan akses terhadap pupuk bersubsidi memaksa sebagian besar petani tebu mandiri untuk membeli pupuk dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini secara langsung mendongkrak pengeluaran variabel selama masa tanam hingga pemeliharaan tanaman tebu.
Selain masalah pupuk, peningkatan upah tenaga kerja lokal juga menjadi kontributor signifikan terhadap pembengkakan modal produksi. Budi daya tebu memerlukan tenaga kerja intensif, mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga tahap tebang, muat, dan angkut (TMA). Kenaikan tarif transportasi serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) turut memperberat biaya logistik yang harus dikeluarkan untuk mengangkut hasil panen dari areal perkebunan menuju pabrik gula.
Tidak berhenti di situ, biaya sewa lahan pertanian di berbagai wilayah sentra tebu seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung dilaporkan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akumulasi dari seluruh beban operasional ini membuat acuan HPP gula yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak relevan lagi dengan realitas ekonomi di tingkat tapak. Petani mengkhawatirkan margin keuntungan yang makin tipis, bahkan berpotensi memicu kerugian jika pemerintah tidak segera mengambil langkah korektif.
Dampak Terhadap Target Swasembada Gula Nasional
Isu penyesuaian HPP gula ini memiliki keterkaitan erat dengan agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula nasional. Apabila usaha tani tebu dianggap kurang menguntungkan atau bahkan merugikan, terdapat risiko besar keteralihan fungsi lahan. Para petani tebu berpotensi beralih menanam komoditas pertanian lain yang dianggap memiliki tingkat pengembalian modal lebih cepat dan berisiko lebih rendah, seperti jagung, kedelai, atau tanaman hortikultura.
Penurunan luas areal tanam tebu secara langsung akan berdampak negatif pada pasokan bahan baku tebu bagi pabrik-pabrik gula, baik milik BUMN maupun swasta. Hal ini tentunya berisiko menekan total produksi gula kristal putih (GKP) dalam negeri dan memperlebar ketergantungan Indonesia terhadap impor gula dari luar negeri. Oleh karena itu, penetapan HPP gula yang adil dan proporsional bukan sekadar perlindungan bagi petani, melainkan instrumen vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama kementerian terkait, diharapkan dapat melakukan kajian komprehensif terhadap struktur biaya produksi tebu saat ini. Penyelarasan antara HPP di tingkat petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen perlu dihitung secara cermat agar tercipta keseimbangan pasar yang proporsional. Langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan industri gula dalam negeri tanpa membebankan daya beli masyarakat umum.
Harapan Kemitraan dan Solusi Berkelanjutan
APTRI menekankan bahwa penyesuaian HPP sebesar Rp16.875 per kilogram merupakan angka yang cukup ekonomis untuk menjaga keberlanjutan usaha tani tebu. Dengan acuan harga tersebut, petani diharapkan memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan reinvestasi, membeli sarana produksi berkualitas, serta meningkatkan produktivitas per hektar pada musim tanam berikutnya.
Di samping kebijakan harga, peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses giling di pabrik gula juga menjadi fokus perhatian. Perbaikan rendemen gula serta modernisasi sarana pengolahan di pabrik gula diyakini dapat membantu mengoptimalkan hasil panen tebu petani. Kemitraan yang harmonis antara petani tebu dan pengelola pabrik gula menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem industri gula nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
Diharapkan keputusan mengenai penyesuaian HPP gula tani dapat segera diterbitkan oleh pemerintah sebelum puncak musim giling meluas. Kejelasan regulasi acuan harga ini akan memberikan kepastian usaha, motivasi kerja, serta ketenangan bagi para petani tebu di seluruh pelosok Indonesia dalam mengawal ketahanan gula nasional.
